Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia, terutama selama masa Orde Baru. Namun, pertanyaannya adalah apakah peran partai politik tersebut lebih didominasi oleh pemerintah ataukah terdapat pluralisme dalam sistem politik tersebut?

Menurut sejarawan politik Indonesia, Prof. Miriam Budiardjo, dominasi pemerintah terhadap partai politik sangat kuat selama masa Orde Baru. Dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Indonesia Modern”, ia menulis bahwa partai politik pada saat itu lebih sebagai alat untuk menjaga kekuasaan pemerintah daripada sebagai representasi keinginan rakyat.

Namun, tidak semua ahli sejarah setuju dengan pandangan tersebut. Dr. Haryanto, seorang dosen politik di Universitas Indonesia, berpendapat bahwa meskipun pemerintah memiliki kendali yang kuat atas partai politik, namun masih terdapat ruang untuk pluralisme politik. Menurutnya, banyak partai politik yang masih mampu bersuara dan berperan dalam sistem politik tersebut.

Peran partai politik dalam masa Orde Baru memang kompleks. Di satu sisi, pemerintah cenderung mengendalikan partai politik agar tetap setia pada rezim yang berkuasa. Namun di sisi lain, masih terdapat ruang bagi partai politik untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Ramlan Surbakti, seorang ahli politik dari Universitas Gadjah Mada, “Peran partai politik selama masa Orde Baru bisa dilihat sebagai dominasi yang tidak mutlak, namun juga tidak sepenuhnya pluralistik. Ada ruang untuk perbedaan pendapat, namun tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran partai politik dalam masa Orde Baru adalah sebuah kombinasi antara dominasi pemerintah dan pluralisme politik. Meskipun pemerintah memiliki kendali yang kuat atas partai politik, namun masih terdapat ruang bagi partai politik untuk bersuara dan berperan dalam sistem politik tersebut.