Kekuasaan politik di era Orde Baru memang menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Pada masa itu, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat. Namun, di balik kekuasaan pemerintah, terdapat pula kekuatan oposisi yang berusaha untuk menantang dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Penguasa di era Orde Baru, seperti Soeharto, memiliki kontrol yang kuat atas segala aktivitas politik di Indonesia. Bahkan, menurut pengamat politik Indonesia, Mochtar Pabottingi, kekuasaan politik Soeharto di era Orde Baru dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang otoriter. Menurut Pabottingi, “Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar dan tidak terbantahkan selama masa pemerintahannya.”

Namun, keberadaan oposisi di era Orde Baru juga tidak bisa diabaikan. Meskipun pemerintah memiliki kontrol yang ketat, beberapa tokoh oposisi seperti Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais tetap berani untuk memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Amien Rais, “Sebagai oposisi, tugas kita adalah untuk mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.”

Dalam konteks kekuasaan politik di era Orde Baru, hubungan antara penguasa dan oposisi seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan konflik. Namun, peran oposisi juga sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan politik di Indonesia. Menurut pakar politik Indonesia, Dr. Masykuri Abdillah, “Oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Tanpa adanya oposisi, kekuasaan pemerintah bisa menjadi tirani.”

Dengan demikian, kekuasaan politik di era Orde Baru memang sangat kompleks, dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan yang besar namun juga dihadapkan pada keberadaan oposisi yang berani untuk menantang. Peran oposisi dalam sistem politik sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa.