Kritik terhadap kondisi politik Indonesia saat ini mulai mencuat di berbagai lapisan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa suasana politik di tanah air sedang dalam keadaan yang tidak stabil dan penuh dengan konflik.
Menurut pakar politik, Dr. Airlangga Pribadi Kusman, kondisi politik saat ini memang tidak bisa dipungkiri sedang mengalami tantangan yang cukup besar. “Kita lihat dari berbagai indikator, mulai dari polarisasi politik yang semakin meningkat, hingga kualitas demokrasi yang dinilai menurun,” ujarnya.
Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap kondisi politik Indonesia saat ini adalah tentang maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat publik. Menurut data dari Transparency International, Indonesia masih berada di peringkat 102 dari 180 negara dalam daftar indeks persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi PR besar bagi pemerintah.
Selain itu, kritik juga ditujukan kepada praktik politik money politics yang kerap terjadi dalam pemilihan umum. Menurut penelitian dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 30% responden mengaku pernah menerima uang atau barang dari calon legislatif atau partai politik sebagai imbalan untuk memberikan suara.
Terkait dengan hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Budiman, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pemilihan umum. “Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Meskipun demikian, kritik terhadap kondisi politik Indonesia saat ini seharusnya dijadikan sebagai cambuk bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan perbaikan. Seperti yang dikatakan oleh aktivis muda, Rani Putri, “Kritik adalah bentuk cinta terhadap negara. Kita harus terus mengawal jalannya demokrasi agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik di masa depan.”