Hoaks dan disinformasi merupakan dua hal yang seringkali menyertainya di dunia politik Indonesia. Kedua hal tersebut dapat menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun, bagaimana seharusnya kita menyikapi hoaks dan disinformasi dalam informasi politik Indonesia?
Menurut pakar komunikasi politik, Dr. Wawan Mas’udi, hoaks dan disinformasi dalam informasi politik Indonesia harus dihadapi dengan bijak. “Kita harus kritis dalam menerima informasi dan tidak langsung percaya begitu saja pada setiap berita yang kita baca di media sosial atau internet. Kita harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi tersebut,” ujar Dr. Wawan.
Pemerintah pun telah mengambil langkah untuk menanggulangi hoaks dan disinformasi dalam informasi politik Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat dalam menyikapi hoaks dan disinformasi. “Dengan literasi digital yang baik, masyarakat akan lebih mampu memilah dan memilih informasi yang benar dan akurat,” kata Johnny G. Plate.
Namun, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyikapi hoaks dan disinformasi dalam informasi politik Indonesia. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal ini. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, menyoroti pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat. “Media harus melakukan fact-checking sebelum menyebarkan berita agar tidak terjebak dalam menyebarkan hoaks dan disinformasi,” ujar Abdul Manan.
Dengan demikian, kita semua memiliki tanggung jawab dalam menyikapi hoaks dan disinformasi dalam informasi politik Indonesia. Kita harus kritis, cerdas, dan bijak dalam menyikapi setiap informasi yang kita terima. Jangan sampai hoaks dan disinformasi menghancurkan kepercayaan publik terhadap politik Indonesia. Semoga dengan langkah-langkah yang telah diambil, hoaks dan disinformasi dalam informasi politik Indonesia dapat diminimalisir dan tidak lagi menjadi ancaman serius bagi demokrasi di tanah air.
