Peran militer dalam politik Orde Baru memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kekuasaan rezim otoriter yang dipimpin oleh Soeharto. Kekuasaan militer dalam pemerintahan Orde Baru begitu dominan sehingga memunculkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.
Menurut Prof. Dr. Rizal Sukma, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, peran militer dalam politik Orde Baru sangatlah signifikan. “Militer di bawah pemerintahan Soeharto memiliki kekuasaan yang luas dan dominan dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia,” ujarnya.
Salah satu contoh kekuasaan militer dalam politik Orde Baru adalah melalui dual fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Selain sebagai kekuatan pertahanan negara, ABRI juga dijadikan sebagai alat kontrol politik bagi rezim Soeharto. Hal ini terlihat dari banyaknya perwira militer yang ditempatkan dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dan lembaga negara.
Namun, kekuasaan militer dalam politik Orde Baru juga menuai kontroversi di masyarakat. Banyak kalangan mengkritik dominasi militer yang dianggap merugikan demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib, “Kekuasaan militer dalam politik Orde Baru telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang masif.”
Selain itu, peran militer dalam politik Orde Baru juga terlibat dalam berbagai skandal korupsi yang merugikan negara. Menurut penelitian dari Transparency International Indonesia, “Korupsi yang melibatkan oknum militer di era Orde Baru telah mencapai skala yang sangat besar dan merugikan keuangan negara.”
Meskipun Orde Baru telah berakhir, namun dampak dari peran militer dalam politik Orde Baru masih terasa hingga saat ini. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk terus mengkritisi dan mengawasi peran militer dalam politik agar tidak terulangnya kekuasaan dan kontroversi yang pernah terjadi di masa lalu.